Tupoksi
Ditulis oleh mulya, pada Jumat, 09 September 2016

 T U P O K S I

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

 

Pasal 283

 

Susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a.     Kepala Kantor ;

b.     Sub Bagian Tata Usaha ;

c.     Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa ;

d.     Seksi Pembinaan Kewaspadaan dan Ketahanan;

e.     Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

f.      Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Paragraf I

Pasal 284

 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan  tugas umum pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat dan kesatuan bangsa, kesiagaan dalam penanggulangan bencana dan pembinaan partai politik dan organisasi masyarakat.

 

Pasal 285

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 284, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor ;

b. Penyusunan program kerja  tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian

    strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

e. Pengoordinasian program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan keamanan,

    pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pencegahan dini ;

f.  Pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, lsm/ngo dan pengawasan orang asing ;

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik ;

i.   Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 286

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud pada Pasal 285, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai kewenangan :

a.   Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;

b.   Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;

c.   Melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;

d.   Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;

e.   Memberikan Izin Penelitian; dan

f.    Melaksanakan pendaftaran parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, lsm/ngo dan pengawasan orang asing.

 

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

 

Pasal 287

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, perpustakaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

 

Pasal 288

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana terebut pada pasal  287, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan rancangan kebijakan umum kantor;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum,

    perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;

c. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pengelolaan sistem informasi, pelayanan data di bidang kesatuan bangsa dan politik;

e. Penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, dan

    anggaran kantor;

f.  Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBN, bantuan  dan atau hibah dari luar negeri;

g. Penyusunan rencana kerjasama;

h. Pelaksanaan pengendalian internal kantor;

i.  Penyusunan rincian tugas kantor;

j.  Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kantor;

k. Penyusunan ketatalaksanaan program dan kegiatan;

l.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kantor;

m. Penyiapan bahan pengendalian kegiatan kantor;

n.  Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kantor;

o.  Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kantor;

p.  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kantor;

q.  Pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional kantor;

r.  Penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

    ketatausahaan; dan

s.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha

t.  Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

 

Paragraf   3

Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa

 

Pasal  289

Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan pengamalan dan peresapan Idiologi Pancasila serta penerapan kesatuan bangsa.

 

Pasal  290

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 299, Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa ;

b. Penyusunan kegiatan teknis di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan bangsaan, bela Negara, nilai-nilai

    sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela

    Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;

d. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela

    Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;

e. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai

    sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan nasional;

f.  Pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan ideologi

    Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan kewaspadaan

    nasional

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, desa, dan masyarakat

    di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan,

    penghargaan, dan kewaspadaan nasional;

h. Penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

    pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan, dan

    kewaspadaan nasional;

i.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa; dan

j.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf  4

Seksi Pembinaan Kewaspadaan dan Ketahanan

 

Pasal 291

Seksi Pembinaan Kewaspadaan dan Ketahanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa.

 

Pasal 292

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 291, Seksi Pembinaan Kewaspadaan dan Ketahanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan, pelayanan kewaspadaan dan ketahanan

    bangsa;

b. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan

    kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspaadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan

    tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan

    lembaga asing;

c. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa

d. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi,

    bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di

    bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;

e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat di bidang

    kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik  

    sosial,pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;

f.  Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;

g. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan

    kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan

    akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

h. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan

    akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

i.  Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang

    ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

    kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

j.  Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan

    kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal

    dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

    ketahanan ormas perekonomian;

k. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan,

    investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

l.  Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan

    ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat,

    kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

o.  Pelaksanaan koordinasi pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa dengan sub unit kerja lain di

     lingkungan kantor;

p.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

 

Paragraf    5

Seksi  Pembinaan Politik dan

Organisasi Kemasyarakatan

 

Pasal 293

Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pembinaan politik, kerjasama antar lembaga legislatif, pemilu, pilkada, pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang lain.

 

Pasal 294

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 293, Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

b. Penyusunan kegiatan teknis di bidang pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;

c. Persiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;

d. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang pembinaan organisasi politik dan organisasi

    kemasyarakatan;

e. Pelaksanaan pemeliharaan data partai politik, organisasi kemasyarakatan,

f.  organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat;

g. Pelaksanaan pembinaan di bidang partisipasi politik;

h. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,

i.  organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat;

j.  Pelaksanaan peningkatan partisipasi politik;

k. Pelaksanaan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik;

l.  Persiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar dan petunjuk operasional di bidang

    pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan

     Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

n.  Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan organisasi orang asing;

o.  Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penelitian;

p.  Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan politik dan

     organisasi kemasyarakatan;

q.  Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sosial

Sholat

Kota: Takengon
Lat: 4.62
Lng: 96.84